diddy kurniawan | blog resmi

Gunung Salak

2011-09-13T01:42:00.001+07:00

Berdiri tegak di puncak Gunung Salak
Memandang saujana negeriku
Indah bagai nirwana dalam kisah para dewa
Tentang tanah subur makmur gemah ripah loh jinawi

Langit biru terbentang di cakrawala
Semilir angin memeluk kedamaian
Tentram bagai dongeng-dongeng para pujangga
Tentang negeri yang aman sentosa

Ku pandang ke depan hamparan negeri tak berujung
Semua begitu kecil
Hanya satu sapuan mataku
Seakan dunia tlah ku genggam

Ku pandang ke atas langit
Semua begitu dekat
Hanya satu depa tanganku
Seakan langit tlah ku gapai

(Gunung Salak, Juli 2011)

TOLAK PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR HONORIS CAUSA DARI UNIVERSITAS INDONESIA UNTUK RAJA ABDULLAH BIN ABDUL AZIZ AL SAUD DARI ARAB SAUDI !!!

2011-08-26T19:06:00.000+07:00

Pernyataan Sikap

TOLAK PENGANUGERAHAN GELAR
DOKTOR HONORIS CAUSA DARI UNIVERSITAS INDONESIA
UNTUK RAJA ABDULLAH BIN ABDUL AZIZ AL SAUD DARI ARAB SAUDI !!!

Keputusan Universitas Indonesia (UI) menganugerahkan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi gelar Doktor Honoris Causa bidang perdamaian dan kemanusiaan sangatlah melukai perasaan/hati Rakyat Indonesia.

Belum kering darah Ruyati yang di pancung di Arab Saudi, dan masih banyak kasus-kasus TKI yang belum terselesaikan. Lebih aneh lagi bidang yang jadi dasar penganugerahan gelar adalah perdamaian dan kemanusiaan, suatu hal yang bertolak belakang dengan realitas kelakuan Raja Arab Saudi tersebut.

Sebagai informasi penganugerahan dilakukan oleh Rektor UI, Prof. Dr. der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri, di Istana Al-Shafa, di samping Masjidil Haram, Makkah, Minggu (21/08). Penganugerahan juga disaksikan oleh Duta Besar RI di Riyadh, Gatot Abdullah Mansyur dan Konsul Jenderal RI Jeddah, Zakaria Anshar. Hadir pula Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab dan sejumlah Guru Besar UI. Dari daftar pejabat-pejabat Indonesia yang hadir dapat di simpulkan bahwa penganugerahan ini “di restui” pemerintah Indonesia.

Menurut Rektor UI, Prof. Dr. der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri, dasar pemberian gelar ini karena Raja Abdullah dianggap berhasil memajukan Kerajaan Arab Saudi dan menampilkan wajah dan citra peradaban Islam moderat.

Alasan ini jelas mengada-ada karena Raja Abdullah telah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia, sementara Rektor UI dengan persetujuan otoritas “Rezim SBY” justru menganggapnya sebagai “Pahlawan” yang layak di beri penghargaan.

Sebagai bukti dukungan rezim SBY terhadap penghargaan ini adalah berita resmi dari website Kementrian Luar Negeri Indonesia dengan judul UI Anugerahkan Doktor Honoris Causa kepada Raja Abdullah (http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=5107&l=id ) dengan sumber dari KJRI Jeddah.

Oleh karena itu maka KOALISI GRASSROOT NASIONAL menyatakan sikap :
1. Menolak penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa untuk Raja Abdullah karena sangat menyakiti hati bangsa Indonesia.
2. Cabut kembali gelar Doktor Honoris Causa tersebut
3. Mendesak DPR untuk memanggil Rektor UI dan pejabat Kementrian Luar Negeri terkait yang hadir.
4. Mendesak Rektor UI, Prof. Dr. der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri untuk mundur dari jabatannya karena tidak mempunyai nurani dan empati terhadap situasi yang belum terjadi antara Indonesia – Arab Saudi

TOLAK DOKTOR HONORIS CAUSA RAJA ARAB !!!
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H

Jakarta, 26 Agustus 2011

KOALISI GRASSROOT NASIONAL

Diddy Kurniawan
Koordinator
HP. 0817 135 156

Capres Independen, KENAPA TIDAK ? ..

2011-04-13T05:15:00.006+07:00

Munculnya wacana Capres Independen sejak beberapa tahun yang lalu selayaknya di berikan apresiasi. Sebelumnya, empat tahun silam Lembaga Survei Indonesia (LSI) pernah mengeluarkan hasil survey yang menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia menginginkan capres independen.

Direktur LSI Saiful Mujani mengatakan, survei yang dilakukan dengan jumlah sample 1.300 orang pada tahun 2007 dan tahun 2008. Hasilnya, penduduk Indonesia menghendaki adanya calon independen (65 persen), dan yang tidak menghendaki (22 persen). Dengan kemungkinan error 3 persen maka naik turun dari prosentase itu adalah 62 dan 68 persen.

Menurut Saiful, tingkat kepercayaan survei itu adalah 95 persen. Artinya, setiap melakukan 20 kali survei maka peluang salah hanya satu kali. Selain itu, kata Saiful, mayoritas rakyat menganggap ditutupnya peluang capres independen telah mengurangi hak warga negara (57 persen), Sedangkan yang mengatakan tidak (28 persen).

Menjelang Pilpres 2009 kemarin sejumlah nama, Yuddy Chrisnandi, M Fajroel Rachman dan bahkan Ust. Abu Bakar Baasyir sempat muncul sebagai capres independen, walaupun kemudian harapan munculnya capres independen di pilpres 2009 akhirnya kandas.

Pada kesempatan belum lama ini, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan secara pribadi usulan capres independen tidaklah baik. Adanya wacana capres independen menunjukkan ketidakpercayaan terhadap situasi politik sekarang ini. Pencalonan presiden melalui parpol akan lebih sehat untuk agenda penguatan parpol.

Mengacu kepada konstitusi yang berlaku sekarang ini, pencalonan capres independen memang belum di perbolehkan kecuali MPR segera melakukan amandemen UUD 45 terkait poin pencalonan presiden.

Hasil Pilkada di berbagai daerah menunjukkan bahwa peluang kemenangan calon Independen memang masih berat. Untuk ukuran tingkat propinsi selain Nangroe Aceh Darussalam, kemenangan calon independen memang belum ada lagi. Sementara untuk ukuran kabupaten/kota, di beberapa wilayah kemenangan calon independen memang sempat terjadi. Artinya peluang munculnya calon independen sangatlah terbuka, walaupun tantangan yang di hadapi calon independen memang berat.

Berkaca kepada munculnya calon independen di Pilkada Propinsi, Kabupaten/Kota layaklah kiranya apabila kemunculan wacana capres independen kita sambut hangat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih maju.

Peneliti Indo Barometer Muhammad Qodari, dalam salah satu diskusi di Jakarta yang bertajuk "Calon Presiden Tanpa Parpol" belum lama ini, menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama. Lebih lanjut Qodari menyatakan bahwa peluang munculnya capres independen akan menarik minat sejumlah tokoh-tokoh nasional yang mempunyai kualitas untuk berpartisipasi dalam politik Indonesia.

Nampaknya wacana capres independen perlu kita sikapi dengan positif, walaupun di perkirakan akan ada hambatan dari partai politik yang sudah establish untuk menghambat wacana ini, mengingat capres independen jelas tidak sejalan dengan sistem kaderisasi di internal partai masing-masing. Kalau memang untuk bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada putra bangsa terbaik yang mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan negara ini, kenapa wacana capres independen harus di hambat. Semua mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan konstribusi untuk membangun bangsa ini.

Perjuangan capres independen memang masih panjang, namun warga masyarakat Indonesia layak memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh yang siap untuk memperjuangkan hak demokrasinya, selain memilih yaitu di pilih.

Selamat berjuang capres independen !!!

Mulai keliatan gunung es kasus restitusi pajak

2011-04-08T05:58:00.003+07:00

Restitusi pajak nakal dilaporkan ke KPK

JAKARTA: Dugaan penyelewengan restitusi pajak tiga perusahaan besar kelapa sawit senilai Rp26 triliun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadi Negoro mengatakan salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak pada 2010 yakni hampir Rp700 triliun, adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak. Oleh karena itu, sambungnya, KPK diminta menelusuri masalah tersebut.

“Salah satunya masalah adanya restitusi Rp40 triliun di mana sekitar Rp26 triliun adalah restitusi Ppn. Kebanyakan dari mereka adalah eksportir CPO [crude palm oil]. Apakah benar mereka membeli bahan baku sekitar 10 kali lipat yakni Rp260 triliun?” kata Sasmito usai menyampaikan laporan itu KPK bersama dengan Badan Pekerja tokoh lintas agama, di Jakarta pekan lalu.

Ditjen Pajak mendefinisikan restitusi pajak adalah mekanisme pembayaran kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak apabila kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Tiga perusahaan CPO yang disampaikan oleh Sasmito ke KPK adalah AAG, PT PHS dan PT WNI.

Pada Desember 2010, BPK menyampaikan temuan audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap enam perusahaan.
Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010), PT Alfa Kurnia (2008-2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan Rumah Sakit Emma Mojokerto (2006-2008).

“Data yang saya sampaikan ke KPK adalah audit investigatif BPK Desember 2010 di mana terdapat enam wajib pajak besar. Dari enam perusahaan itu, terdapat tiga perusahaan CPO,” ujar Sasmito.

KPK, lanjut dia, adalah lembaga penegak hukum yang paling jos di sini. Ketika rekan Badan Pekerja tokoh lintas agama meminta hal itu disampaikan, saya sampaikan sekarang.

Menurut dia, kasus dugaan penyelewengan restitusi pajak ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus gratifikasi mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Oleh karena itu, Sasmito menuturkan, dirinya maupun Badan Pekerja tokoh lintas agama meminta KPK memberikan perhatiannya dalam kasus tersebut.

Sasmito memaparkan dengan tidak adanya transparansi masalah dugaan penyelewengan restitusi sehingga tak tercapainya target pajak, berpotensi terjadinya keengganan masyarakat untuk tidak mau membayar pajak kembali. Dia mengharapkan KPK dapat masuk mengusut kasus itu.

oleh : Anugrah Perkasa

Sumber : http://bisnis-jabar.com/berita/restitusi-pajak-nakal-dilaporkan-ke-kpk.html

Tanggapan :

“Salah satunya masalah adanya restitusi Rp40 triliun di mana sekitar Rp26 triliun adalah restitusi Ppn. Kebanyakan dari mereka adalah eksportir CPO [crude palm oil]. Apakah benar mereka membeli bahan baku sekitar 10 kali lipat yakni Rp260 triliun?” kata Sasmito usai menyampaikan laporan itu KPK bersama dengan Badan Pekerja tokoh lintas agama, di Jakarta pekan lalu.

BPK sendiri telah melakukan audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap enam perusahaan.

Pada Desember 2010, BPK menyampaikan temuan audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap enam perusahaan.
Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010), PT Alfa Kurnia (2008-2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan Rumah Sakit Emma Mojokerto (2006-2008).

Pengungkapan dugaan mega korupsi restitusi pajak yang di lakukan PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010), PT Alfa Kurnia (2008-2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan Rumah Sakit Emma Mojokerto (2006-2008)harus terus kita dorong.

Siapa lagi yang terlibat ? Siapa dalangnya ? 6 (enam) perusahaan yang terindikasi sekarang jangan-jangan hanya puncak dari gunung es mega korupsi restitusi pajak yang melibatkan berbagai pihak "kuat" di negeri ini, yang secara kasat mata "terlindung" kepentingan politik. Ayo kita bongkar secara tuntas !!!

Ada apa di balik kasus restitusi pajak Wilmar Group ?

2011-04-08T05:41:00.003+07:00

Restitusi Wilmar Group, Kasus Lain yang Mempertegas Nilai Penting SasmitoLeaks

Kasus lain yang dalam setahun terakhir “dibocorkan” Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinegoro adalah dugaan kuat kasus restitusi pajak bernilai puluhan triliun rupiah yang diperoleh Wilmar Group. Menurut Sasmito praktik faktur pajak fiktif ini adalah buah kolusi tidak bermoral yang melibatkan wajib pajak kakap dan aparat pajak untuk “merampok uang negara” lewat berbagai kebijakan legal restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kasus itu juga yang kembali diangkat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Salahudin Wahid, dalam ulasannya mengenai SasmitoLeaks.

Disebutkan bahwa pada Desember 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meragukan Kantor Pelayanan Pajak (KPK) Gambir yang mengeluarkan laporan restitusi Wilmar Group pada tahun 2009 sebesar Rp 1,8 triliun atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn).

Dalam tiga tahun terakhir saja setidaknya Wilmar Group memperoleh total restitusi PPn sebesar Rp 3,5 triliun. Pada tahun 2007 Wilmar Group menerima restitusi sebesar Rp 800 miliar, 2008 sebesar Rp 900 miliar dan 2009 sebesar Rp 1,8 triliun. Menurut analisa Sasmito, ini artinya selama tiga tahun itu Wilmar Grup membeli bahan baku minimal Rp 35 triliun.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: berapa sih luas kebun sawitnya kok bisa membeli bahan baku sebesar itu? Menurut hemat Sasmito, pertanyaan itu mudah dijawab dengan memeriksa dokumen ekspor barang di Bea Cukai. Dan inilah yang agaknya belum dilakukan.

Dua kasus, penghapusan kewajiban pajak Bank Mandiri (dalam tulisan terdahulu sebelum ini) dan restitusi pajak Wilmar Group inilah yang diangkat kembali oleh Gus Solah untuk mempertegas bahwa SasmitoLeaks memiliki niali yang sama pentingnya dengan WikiLeaks. Keduanya bukan sama-sama menghebohkan, tapi juga perlu ditelusuri lebih lanjut dengan sangat serius. [guh]

Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=22632

Tanggapan :

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: berapa sih luas kebun sawitnya kok bisa membeli bahan baku sebesar itu? Menurut hemat Sasmito, pertanyaan itu mudah dijawab dengan memeriksa dokumen ekspor barang di Bea Cukai. Dan inilah yang agaknya belum dilakukan.

sungguh menarik kalau membaca berita ini, artinya jika melihat berita ini maka seperti Kasus Gayus Tambunan yang melibatkan sekitar 150 perusahaan/wajib pajak, maka patut di duga bahwa selain kasus restitusi pajak Wilmar Group, patut di duga ada rentetan kasus lain yang bakal terungkap apabila kita terus mendorong pengungkapan secara tuntas kasus ini.

Sudah sampai dimana 15 Program Prioritas Pemerintahan SBY-Boediono

2011-02-06T06:23:00.002+07:00

15 Program Prioritas Pemerintahan SBY-Boediono

1. Pemberantasan mafia hukum.

2. Revitalisasi industri pertahanan.

3. Penanggulangan terorisme.

4. Revitalisasi listrik.

5. Produksi dan ketahanan pangan.

6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula.

7. Membenahi keruuwetan penggunaan tanah dan tata ruang.

8. Peningkatan kemampuan infrastruktur.

9. Peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UKM.

10. Mobilisasi pembiayaan dan investasi di luar APBN.

11. Mengantisipasi perubahan iklim dan lingkungan.

12. Reformasi pelayanan kesehatan.

13. Reformasi pendidikan.

14. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

15. Sinergi dan koordinasi pusat dan daerah.

Dari 15 point program yang menjadi prioritas pemerintahan SBY-Boediono rasanya belum ada hasil maksimal yang bisa di tunjukkan pembantu-pembantu presiden di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Beberapa menteri justru di nilai mendapatkan raport merah dan layak di ganti, semisal :
1. Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), masalah TKI
2. Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan Ham), masalah mafia hukum, imigrasi, dll
3. Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan), illegal logging, alih fungsi hutan, dll
4. dll

Yang jelas kalau melihat kinerja menteri terkait 15 program prioritas SBY-Boediono, sangat tidak memuaskan. Presiden sendiri masih dengan gayanya yang lama, terlihat "peragu" dalam mengambil kebijakan.

Apa yang bisa di harapkan dari pemerintah seperti ini ??? ..